Truk Kelebihan Muatan, Perhatikan Sanksinya!

Truk kelebihan muatan masih kerap kita jumpai di sejumlah jalan raya, hingga jalan tol di Tanah Air. Truk dengan muatan berlebih tersebut dapat berpotensi mengakibatkan kecelakaan.

Pemerintah sendiri berupaya untuk menekan populasi truk kelebihan muatan, atau yang juga dikenal dengan ODOL (Over Dimension Over Load) yang ditargetkan dapat teralisasi di tahun 2021 mendatang.

Direktur Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Budi Setiyadi menjelaskan, "Kami sudah mendeklarasikan bahwa pada 2021 tidak ada lagi truk ODOL".

Adapun langkah yang akan diambil Kementerian Perhubungan, tambah Budi, dengan mempersempit ruang gerak para pengusaha yang tidak taat aturan melalui kerjasama antara lain dengan kepolisian maupun dengan para pengelola jalan tol.

"Sinergi antara kementerian dengan penegak hukum dilakukan dengan melakukan digitalisasi pembuatan Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT) sehingga tidak bisa dipalsukan lagi," jelas Budi saat ditemui di sela-sela Diskusi Pintar FORWOT Road to Zero ODOL Trucks on The Road di Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Sebagai latarbelakang, Budi menginformasikan truk yang keluar dari dealer, saat dibeli oleh pengusaha, masih berbentuk sasis. Sasis tersebut kemudian dibangun di perusahaan karoseri rekanan sesuai rancang bangun yang sudah disetujui oleh Kementerian Perhubungan.

Umumnya, saat sedang digarap oleh karoseri itulah kenakalan terjadi dan truk dibangun tidak sesuai dengan rancang bangun semula. Pengusaha pun tidak meminta berita acara dari Badan Pengelola Transportasi Darat (BPDT) karena pasti ketahuan. SRUT palsu menjadi solusi mereka.

"SRUT didaftarkan di SAMSAT (Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap). Permasalahannya, petugas bisa tidak tahu kalau itu SRUT palsu. Berikutnya ini akan kita ganti gunakan aplikasi. Kita sedang bangun satu sistem saling terintegrasi antara Menhub dan Kepolisian sehingga nanti tidak perlu dokumen seperti ini," ujar Budi.

Budi mengatakan bahwa ‘kebocoran’ bisa pula terjadi di SAMSAT. Bambang Sudarsono mengakui bahwa di lapangan masih ada anggota yang ‘masih memakai paradigma lama’ dan pihaknya terus memperketat pengawasan untuk menghilangkan hal itu.

Masih banyak lagi inisiatif yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Salah satunya dalam waktu dekat bakal mengumumkan tarif logistik per kilometer untuk berbagai komoditas.

Ada pula jembatan timbang online mulai 2020 untuk menghilangkan suap maupun pungutan liar. Terakhir, mereka sedang berkoordinasi dengan BPJT untuk mengaplikasikan jembatan online di jalan-jalan tol yang bernama Weight In Motion pada tahun yang sama.

Garansi Truk Bisa Hilang

Sementara menurut Ernando Demily, Presiden Direktur PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI), pihaknya telah menerapkan sistem yang membuat para konsumen mereka tidak bisa membuat truk Isuzu yang ODOL. Di antaranya adalah sertifikasi perusahaan karoseri rekanan plus sanksi hilangnya garansi.

“Kami menaruh Electronic Control Unit (ECU) di truk sebagai bentuk pengawasan apakah dalam penggunaan sehari-sehari Gross Vehicle Weight (GVW) atau enggak, over load enggak. Saat terjadi klaim garansi, kami cek dulu. Kalau dari ECU menunjukkan penggunaannya tidak sesuai dengan yg direkomendasikan, maka garansi gugur,” tukas Ernando.

Baca informasi menarik lainnya dari dunia otomotif hanya di blog CAROLINE.id