Pajak Tahunan Mobil Listrik, Benarkah Gratis? Ini Faktanya!

author-image
Dany M. Ridwan | 11 Nov 2026
Share
share-mobil
Detail Article

Berencana membeli mobil listrik karena ingin menghemat biaya operasional? Salah satu keuntungan yang selama ini menarik perhatian adalah pajak tahunan mobil listrik yang bisa dibebaskan. 

Namun, mulai 2026, aturan perpajakannya mengalami perubahan sehingga tidak semua pemilik mobil listrik bisa langsung menganggap pajaknya gratis. Lantas, berapa biaya yang perlu disiapkan dan bagaimana ketentuan terbarunya? Yuk, pahami aturan berikut sebelum memutuskan membeli mobil listrik, termasuk dalam kondisi bekas.

Apakah Pajak Tahunan Mobil Listrik Masih Gratis pada 2026?

Jawabannya, pajak tahunan mobil listrik tidak lagi otomatis gratis di seluruh Indonesia. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yang mengatur dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Baca juga Artikel: Mobil Pajak Murah Bensin Irit: 10 Pilihan Hemat Sampai Tua

Dalam aturan sebelumnya, kendaraan listrik berbasis baterai mendapatkan pengecualian dari objek pajak tertentu. Namun, melalui ketentuan baru yang berlaku mulai 1 April 2026, kendaraan listrik kembali masuk dalam pengaturan objek PKB dan BBNKB.

Meski begitu, bukan berarti seluruh pemilik mobil listrik langsung harus membayar pajak dengan tarif penuh. Pasal 19 Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 tetap membuka kesempatan pemberian insentif berupa pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB sesuai ketentuan yang berlaku.

Artinya, besaran pajak yang harus dibayar bisa berbeda tergantung kebijakan pemerintah daerah tempat kendaraan terdaftar.

Apa Saja Aturan Pajak Mobil Listrik Terbaru?

Supaya tidak salah memahami perubahan kebijakan, ada beberapa hal penting yang perlu kamu ketahui.

1. Permendagri Nomor 11 Tahun 2026

Peraturan ini menjadi salah satu dasar perubahan pengenaan pajak kendaraan listrik. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) kini masuk dalam pengaturan PKB dan BBNKB.

Namun, pemerintah tetap memberikan ruang bagi daerah untuk menerapkan insentif pajak. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi kendaraan listrik produksi sebelum 2026.

2. Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ

Pada 22 April 2026, Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat edaran yang meminta gubernur mengambil langkah pemberian insentif fiskal berupa pembebasan PKB dan BBNKB untuk kendaraan listrik berbasis baterai.

Surat edaran tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam memberikan insentif. Pelaksanaannya tetap membutuhkan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah.

Dengan demikian, kebijakan pajak mobil listrik perlu dilihat berdasarkan keputusan pemerintah provinsi, bukan hanya berdasarkan aturan nasional.

3. Kebijakan Pajak Bisa Berbeda di Setiap Daerah

Contohnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan pembebasan PKB dan BBNKB kendaraan listrik melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/161 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 29 Mei 2026.

Kebijakan tersebut menegaskan pengenaan PKB dan BBNKB kendaraan listrik berbasis baterai sebesar 0%. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyampaikan bahwa pembebasan tersebut masih berlaku pada Juni 2026.

Contoh ini menunjukkan bahwa meskipun aturan nasional mengalami perubahan, pemerintah daerah masih bisa memberikan keringanan.

Jadi, jangan hanya berpatokan pada informasi bahwa pajak mobil listrik gratis. Pastikan kamu memeriksa kebijakan terbaru di provinsi tempat kendaraan terdaftar.

Baca juga Artikel: Mobil Listrik Kena Pajak? Ini Aturan dan Biaya Terbarunya

Berapa Pajak Tahunan Mobil Listrik yang Harus Dibayar?

Tidak ada satu nominal pajak tahunan yang berlaku untuk semua mobil listrik. Besarannya tergantung pada dasar pengenaan pajak, jenis kendaraan, serta insentif yang diterapkan pemerintah daerah.

Secara umum, ada beberapa komponen yang perlu kamu pahami:

Komponen

Keterangan

PKB

Pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

SWDKLLJ

Sumbangan wajib untuk dana kecelakaan lalu lintas jalan sesuai ketentuan.

BBNKB

Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan, bukan pajak tahunan rutin.

Perlu diingat, pembebasan PKB tidak otomatis berarti seluruh komponen administrasi kendaraan menjadi gratis. Karena itu, periksa rincian tagihan yang tercantum pada STNK atau layanan Samsat.

Untuk mengetahui nominal yang harus dibayar, kamu bisa melakukan beberapa langkah berikut:

  1. Siapkan STNK kendaraan listrik yang ingin diperiksa.
  2. Periksa informasi pajak melalui aplikasi atau layanan Samsat resmi di daerahmu.
  3. Cocokkan nominal PKB dengan kebijakan insentif yang berlaku.
  4. Perhatikan komponen biaya lain dan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Cara ini juga penting ketika kamu membeli mobil listrik bekas. Jangan hanya melihat informasi pajak dari pemilik sebelumnya karena kebijakan dan status administrasi kendaraan bisa berubah.

Apakah Mobil Listrik Bekas Juga Mendapatkan Pembebasan Pajak?

Ya, mobil listrik bekas juga berpeluang mendapatkan insentif pajak. Pasalnya, Pasal 19 Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 mengatur pemberian pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB untuk kendaraan listrik, termasuk kendaraan dengan tahun pembuatan sebelum 2026.

Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum membeli mobil listrik bekas.

1. Periksa Status Pajak Kendaraan

Pastikan pajak kendaraan tidak memiliki tunggakan. Kamu bisa mencocokkan informasi pada STNK dengan data Samsat agar tidak ada kewajiban yang terlewat.

2. Perhatikan Identitas dan Dokumen Kendaraan

Cocokkan nomor rangka, nomor mesin, serta identitas kendaraan pada dokumen. Pastikan pula status kepemilikannya jelas agar proses balik nama berjalan lancar.

3. Cek Kebijakan Insentif di Daerah Tujuan

Jika membeli mobil listrik bekas dari provinsi lain, jangan langsung mengasumsikan insentifnya akan sama. Periksa ketentuan yang berlaku di daerah tempat kendaraan akan didaftarkan.

4. Jangan Lupakan Kondisi Baterai

Selain pajak, kesehatan baterai menjadi salah satu aspek penting dalam membeli mobil listrik bekas. Periksa riwayat pemakaian, kondisi baterai, sistem pengisian daya, dan garansi yang masih berlaku.

Dengan begitu, kamu tidak hanya mendapatkan gambaran biaya administrasi, tetapi juga kondisi kendaraan secara keseluruhan.

Baca juga Artikel: Mobil Pajak Murah Perawatan Mudah, Biaya Tahunan Ringan

FAQ 

1. Mobil listrik pajaknya berapa?

Besaran pajak mobil listrik bergantung pada NJKB, tarif PKB, dan kebijakan insentif di daerah tempat kendaraan terdaftar. Berdasarkan Permendagri Nomor 11 Tahun 2026, mobil listrik tetap masuk dalam skema PKB, tetapi pemerintah daerah dapat memberikan pembebasan atau pengurangan pajak.

2. Berapa pajak mobil listrik Ioniq 5?

Pajak tahunan Hyundai Ioniq 5 tidak memiliki nominal yang sama di seluruh Indonesia. Besarannya bergantung pada varian, dasar pengenaan PKB, dan insentif yang berlaku di daerah. Untuk mengetahui jumlah pastinya, kamu bisa mengecek data kendaraan melalui STNK atau layanan Samsat setempat.

3. Berapa pajak mobil listrik di Indonesia untuk tahun 2026?

Pada 2026, mobil listrik sudah masuk dalam ketentuan pengenaan PKB dan BBNKB berdasarkan Permendagri Nomor 11 Tahun 2026. Namun, pemerintah daerah tetap dapat memberikan pembebasan atau pengurangan pajak, sehingga nominal yang dibayarkan bisa berbeda-beda, bahkan PKB bisa Rp0 di daerah yang memberikan pembebasan.

4. Berapa pajak tahunan Wuling Air EV?

Pajak tahunan Wuling Air EV bergantung pada kebijakan daerah tempat mobil terdaftar. Sebagai contoh, di DKI Jakarta, pokok PKB mobil listrik berbasis baterai mendapat pembebasan berdasarkan kebijakan 2026. Pemilik tetap perlu membayar SWDKLLJ dan biaya administrasi terkait, dengan estimasi sekitar Rp143 ribu per tahun.

Cari Mobil Bekas dengan Kondisi Terjamin di Caroline.id

Mempertimbangkan pajak dan biaya operasional memang penting sebelum membeli kendaraan. Jika kamu akhirnya memilih mobil bensin yang lebih sesuai dengan kebutuhan atau anggaran, Caroline.id menyediakan berbagai pilihan mobil bekas yang bisa dipertimbangkan.

Setiap unit telah melalui inspeksi lebih dari 150 titik untuk membantu memastikan kondisi dan riwayat kendaraan. Pembelian juga dilengkapi Garansi 7G+ selama satu tahun yang mencakup mesin, transmisi, rem, kelistrikan, AC, sistem penggerak, kemudi, dan kaki-kaki. Ada pula Buyback Warranty berupa pengembalian uang 100% dalam 5 hari apabila terbukti kendaraan memiliki riwayat tabrakan berat atau pernah terendam banjir bandang.

Jadi, kamu bisa lebih tenang ketika memilih mobil bekas untuk kebutuhan sehari-hari.

Masih punya pertanyaan seputar soal mobil? Silakan hubungi tim Caroline.id melalui WhatsApp.

Selain mencari mobil, ada beberapa layanan lain yang bisa kamu manfaatkan:

cicilan-2-juta.webp

AUTHOR
author-image

Ikuti Kami

Jual Beli Bergaransi!

Proses serba cepat dan transparan. Inspeksi cepat 30 menit dan gratis kemudian team kami akan memberikan penawaran harga sesuai hasil inspeksi. Jika sepakat jual, pembayaran akan langsung ditransfer ke rekening Anda kurang dari 1 jam.

Pajak Tahunan Mobil Listrik, Benarkah Gratis? Ini Faktanya!